- Ripple mengumumkan lisensi prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) pada hari Selasa, 1 Oktober.
- Persetujuan DFSA dapat memungkinkan Ripple membuka layanan pembayaran menyeluruh di UEA sekaligus meningkatkan kehadirannya di Timur Tengah secara keseluruhan.
Ripple mengumumkan pada tanggal 1 Oktober bahwa perusahaan blockchain tersebut telah mencapai tonggak regulasi lainnya di Uni Emirat Arab.
Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah memberikan persetujuan prinsip kepada Ripple , yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk memperluas layanannya dan memperkuat kehadirannya di UEA dan Timur Tengah yang lebih luas.
Persetujuan tersebut berarti Ripple sekarang dapat menawarkan layanannya di lokasi lain di negara tersebut, yang diperluas dari Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).
“Ini adalah momen penting bagi operasi Ripple di Timur Tengah. DFSA adalah regulator independen yang terkenal secara global dengan proses regulasi yang ketat dan kami sangat senang telah menerima persetujuan prinsip mereka,” kata Reece Merrick, direktur pelaksana Ripple, Timur Tengah dan Afrika, dalam sebuah pernyataan.
Menurut Merrick, lebih dari 20% basis pengguna global Ripple berada di UEA, dan perluasan tersebut akan membantu menghadirkan produk dan layanan kepada semakin banyak orang dan bisnis.
Di antara perkembangan utama adalah penawaran solusi pembayaran lintas batas Ripple, termasuk Ripple Payments Direct, atau layanan RPD.
Kepatuhan regulasi Ripple
Tonggak sejarah ini menempatkan Ripple, perusahaan di balik mata uang kripto XRP , di jalur untuk menjadi penyedia pembayaran berbasis blockchain pertama yang mendapatkan lisensi dari DFSA.
UEA adalah kantor pusat regional MENA dan Asia Selatan untuk Ripple, yang didirikan perusahaan di Dubai pada tahun 2020. Namun, selain kepatuhan terhadap peraturan di UEA, ditambah dengan lisensi prinsip baru ini, Ripple memiliki daya tarik yang lebih luas dalam upaya ini.
Perusahaan telah mendapatkan lebih dari 55 lisensi di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS), Otoritas Moneter Singapura (MAS), dan Bank Sentral Irlandia (CBI).
